“Lapak ilegal di fasilitas umum memicu kemacetan, menekan omzet pedagang resmi, serta mengancam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).”
www.mediasurabayanews.com, BIREUEN – Maraknya pedagang liar yang memanfaatkan fasilitas umum (pasum) sebagai tempat berjualan di kawasan Pasar Rakyat Cureh, Kabupaten Bireuen, menjadi potret buram penataan pasar rakyat. Di saat pemerintah mendorong pasar sebagai denyut nadi ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan justru melahirkan ketidaktertiban, kemacetan, dan ketimpangan ekonomi bagi pedagang yang patuh terhadap aturan.
Haria Pasar Rakyat Cureh, Cekli, kepada media ini, Sabtu (7/2/2026), mengungkapkan bahwa aktivitas pedagang liar tersebut berlangsung sepanjang hari di badan jalan dan area pasum. Kondisi itu menghambat akses pengunjung ke dalam pasar, sehingga berdampak langsung pada menurunnya omzet pedagang resmi yang berjualan di dalam area pasar.
Akibat sepinya pembeli, pembayaran retribusi harian pun ikut menurun. Padahal, berdasarkan kontrak pengelolaan, Haria Pasar Rakyat Cureh memiliki kewajiban menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp20 juta per bulan. Tanpa adanya penertiban dari instansi terkait, situasi ini dinilai sangat merugikan pengelola pasar.
“Banyak pedagang tidak membayar retribusi, dengan alasan barang dagangan tidak laku,” ujar Cekli.
Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mengambil langkah tegas dan adil dalam menertibkan pedagang liar. Menurutnya, solusi terbaik adalah mengarahkan mereka untuk berjualan di dalam area pasar resmi, sehingga tidak merugikan pihak lain dan tetap menjaga ketertiban umum.
“Pasar dibangun untuk kesejahteraan rakyat. Namun kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa aturan. Ketertiban adalah pondasi keadilan, dan keadilan adalah napas keberlangsungan ekonomi,” tutupnya.
(Hendra)
