www.mediasurabayanews.com, Jakarta – Menurut salah satu Pakar Ekonomi Politik dari Universitas Bakrie, Asmiati Malik, Ph.D, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik dengan niat baik dan manfaat yang tidak diragukan.
Namun, Asmiati menegaskan pelaksanaannya perlu ditinjau lebih mendalam agar tepat sasaran dan berdampak optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurut Beliau, dalam kajian kebijakan dari publik terdapat tiga koridor utama yang harus dinilai. Pertama, apakah kebijakan tersebut bermanfaat. Ia menegaskan, MBG jelas memberikan manfaat karena menggunakan dana pajak untuk dikonsumsi anak-anak Indonesia.
“Bila ditanya apakah program MBG ini niatnya baik dan bermanfaat? Jawabannya iya sangat baik, 100 persen bermanfaat,” ujar Asmiati.
Komposisi Gizi dan Produktivitas Jadi Catatan, Asmiati juga menyoroti komposisi makanan dalam program MBG. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi karbohidrat hingga 60 persen, dengan lebih dari 90 persennya berasal dari nasi. Sementara itu, porsi protein hanya sekitar 11 persen.
“Dalam kandungan Karbohidrat akan dikonversi menjadi gula dan energi. Pertanyaannya, apakah komposisi MBG sudah cukup untuk meningkatkan produktivitas anak?” katanya.
Ia menilai wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan daerah yang sangat membutuhkan intervensi pangan karena keterbatasan produksi dan tingginya harga bahan makanan.
Selain itu, menurut Pakar Asmiati mendorong agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat melibatkan masyarakat sekitar, termasuk pedagang kecil, sebagai tenaga kerja atau mitra usaha. Namun, ia menegaskan skema tersebut perlu dihitung secara matang agar pendapatan yang diperoleh sebanding dengan usaha yang dilakukan.
“Semua ini perlu perhitungan yang jelas, mulai dari anggaran per sekolah hingga dampak ekonominya,” pungkasnya. (Dwi L)
About the Author
