aspirasipapua.id. BINTUNI – Dalam video kampanye pasangan calon bupati – wakil bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy – Joko Lingara (YO JOIN) di Distrik Babo, seorang juru kampanye (jurkam) menyinggung pelabuhan rakyat di daerah itu yang rusak dan tidak segera dibangun karena anggaran pembangunan ditahan Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni.
Menanggapi hal itu, Kabid Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Saifuddin ST, M.Si mengatakan, ada tiga jenis/tipe pelabuhan. Pertama, pelabuhan rakyat yang melayani lintas wilayah dalam satu kabupaten yang ditangani pemerintah kabupaten.
Ke dua, pelabuhan lokal pengumpan yang melayani lintas antar daerah dalam satu provinsi. Dan ke tiga, pelabuhan pengumpul atau pelabuhan umum yang dikelola pemerintah pusat melalui KUPP (kepala unit pelaksana pelabuhan) di kabupaten yang melayani lintas provinsi.
“Kebetulan di Babo itu ada pelabuhan pengumpul atau pelabunan umum dan pelabuhan rakyat. Pelabuhan umum di Distrik Babo yang dibangun tahun 1995 yang juga rubuh nanti bisa ditanyakan ke KUPP untuk penanganannya,” ujar Saifuddin kepada media ini di kantornya, Sabtu (12/10/2024).
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam pelaksanaan program kegiatan, Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni tidak mengelola anggaran OPD-OPD, tapi dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah. Termasuk anggaran penanganan pelabuhan rakyat di Babo yang rubuh/rusak.
“Kalau menyangkut masalah anggaran, tidak ada Bappeda menahan uang. Kalau namanya menahan itu uang sudah ada (tapi tidak dilaksanakan penggunaannya). Kalau itu terjadi (menahan anggaran) kalau ada pemeriksaan BPK tentu akan ketahuan,” kata Saifuddin.
Menurutnya, tugas Bappeda hanya menyaring atau memfilter semua usulan perencanaan/program yang diajukan setiap OPD. Setiap usulan tetap dibahas di Bappeda tapi lolos tidaknya usulan ditentukan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah).
“Tentu tim anggaran akan melihat mana yang lebih mendesak dan sudah siap. Biarpun anggaran siap tapi kalau perencanaan belum siap kan tidak bisa juga,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika DPA ada di Dinas Perhubungan tapi tidak dilaksanakan, maka kesalahan ada di Dinas Perhubungan. Dan jika pekerjaan tidak dilaksanakan, maka anggaran harus dikembalikan ke kas negara.
Terkait pelabuhan rakyat di Babo yang rubuh, pihaknya sudah melakukan survei dan perencanaan pada 2022 lalu. Tahun 2023 sudah diajukan anggaran pembangunannya tapi belum terjawab karena fokus pembangunan dermaga penyeberangan di Tofoi dan beberapa lainnya yang lebih mendesak.
“Tahun 2023 kami sudah usulkan pembangunannya namun keterbatasan anggaran pemerintah daerah khusus untuk Dinas Perhubungan itu fokus penyelesaian dermaga penyeberangan Tofoi Distrik Sumuri yang sudah diresmikan Gubernur tanggal 13 Juni 2024 kemarin. Jadi bukan pemerintah daerah menahan (anggaran), bukan,” ungkapnya.
Untuk pelabuhan rakyat di Babo, lanjutnya, menjadi skala prioritas pada 2024 ini melalui APBD Perubahan yaitu pengadaan tiang pancang beton. Selanjutnya untuk penyelesaian pembangunan konstruksinya di tahun 2025. “Tahun 2024 ini kita harapkan bisa kita selesaikan pengadaan tiang pancangnya,” ucapnya.
Saifuddin juga menuturkan, tahun 2024 ini untuk menjawab kepentingan mendesak masyarakat, pihaknya sudah menganggarkan Rp.1,5 miliar untuk pengawasan dan perencanaan, pembangunan dermaga kayu. “Kita harapkan akhir November 2024 sudah selesai dan bisa digunakan,” tuturnya.
Saat ini, lanjut Saifuddin, setelah muncul segala problem terkait pelabuhan rakyat di Babo, maka tahun 2024 ini pihaknya fokus memprioritaskan pembangunan pelabuhan tersebut. “Tidak ada niatan kami Dinas Perhubungan mengabaikan itu karena seluruh wilayah distrik wajib hukumnya kita melayani terkait transportasi,” ujarnya.
Saifuddin yang akan pensiun ini berharap, kedepan siapapun yang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, ia menitipkan pesan jika ingin Kabupaten Teluk Bintuni maju dari sisi ekonomi, sosial politik, harus memprioritaskan pembangunan sektor perhubungan. Hal itu karena topografi Teluk Bintuni yang wilayahnya teluk, banyak sungai, rawa.
Menurutnya, di era pemerintahan Pit Kasihiw dan Matret Kokop sebenarnya sudah luar biasa karena Dinas Perhubungan sudah punya buku cetak biru tataran transportasi lokal. Buku cetak biru ini bisa digunakan untuk pembangunan sektor perhubungan kedepan siapapun bupatinya. (ist/ken)
